Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Catatan : Dokumen kelengkapan AMDAL ada di pengadaan barang jasa amdal dibawahnya

Dasar hukum: Ketentuan mengenai tidak diperlukannya persyaratan ini bersandar pada regulasi lelang dan pengadaan barang/jasa berikut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Regulasi ini menegaskan bahwa dokumen persyaratan lelang disesuaikan secara logis dengan objek lelang. Gedung merupakan benda tidak bergerak berwujud (fisik). Dokumen utama yang wajib dipenuhi adalah bukti kepemilikan hak atas tanah/bangunan (seperti SHM/SHGB), IMB/PBG, serta dokumen legalitas subjek hukumnya—bukan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan ini melarang kelompok kerja (Pokja) pemilihan atau panitia lelang untuk menambah persyaratan yang diskriminatif, tidak objektif, atau tidak ada hubungannya dengan pemenuhan substansi pekerjaan kontrak pengadaan gedung fisik.

Dasar hukum: Surat Jaminan Pemeliharaan untuk pembangunan gedung (pekerjaan konstruksi) diserahkan pada saat pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) atau pada waktu Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO) . berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terakhir disempurnakan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018), yang menyatakan bahwa Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima pembayaran 100% dan menggantikan/menyerahkan jaminan sebagai ganti dari uang retensi

Catatan : Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, tidak dipersyaratkan dalam pengadaan ini. Paket pekerjaan ini adalah jasa penyusunan dokumen AMDAL, sehingga dokumen AMDAL merupakan hasil (output) pekerjaan yang diserahkan penyedia, bukan persyaratan yang harus dilampirkan pada proses pemilihan. Dasar Hukum Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dasar hukum: Ketentuan mengenai tidak diperlukannya persyaratan ini bersandar pada regulasi lelang dan pengadaan barang/jasa berikut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Regulasi ini menegaskan bahwa dokumen persyaratan lelang disesuaikan secara logis dengan objek lelang. Gedung merupakan benda tidak bergerak berwujud (fisik). Dokumen utama yang wajib dipenuhi adalah bukti kepemilikan hak atas tanah/bangunan (seperti SHM/SHGB), IMB/PBG, serta dokumen legalitas subjek hukumnya—bukan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan ini melarang kelompok kerja (Pokja) pemilihan atau panitia lelang untuk menambah persyaratan yang diskriminatif, tidak objektif, atau tidak ada hubungannya dengan pemenuhan substansi pekerjaan kontrak pengadaan gedung fisik.

Dasar hukum: Penyusunan dokumen AMDAL dikategorikan sebagai Jasa Konsultansi (karena berbasis pada keahlian intelektual dan olah pikir/analisis). Berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres No. 46/2025), Jasa Konsultansi merupakan salah satu kategori pengadaan yang dikecualikan dari kewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan

Dasar hukum: Secara hukum pengadaan, Surat Jaminan Pemeliharaan tidak diperlukan untuk izin AMDAL Dasarnya : - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - pasal 30 ayat 6